06 Desember 2019
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tolitoli
Agenda Kegiatan

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI BANTUAN HUKUM PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2019 S.D 2021

 

Dalam rangka penyelenggaraan program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengan, akan melaksanakan verifikasi dan Akreditasi pemberian bantuan hukum periode tahun 2019 s.d 2021 serta perpanjangan sertifikasi bagi Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode kontrak 2016 s.d 2018.

Petunjuk Pelaksanaan

Tentang tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Serta Perpanjangan Sertifikasi

A.      Syarat Calon Pemberi Bantuan Hukum

  1. Berbadan hukum;
  2. Mempunyai kantor atau secretariat tetap;
  3. Memiliki pengurus yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota; 
  4. Memiliki program bantuan hukum;
  5. Memiliki minimal 1 advokat yang masih memiliki izin beracara dan 3 3 paralegal;
  6. Lainnya sesuai Permenkumham  nomor  3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan

B.      Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi

  1. Permohonan verifikasi dan akreditasi melalui aplikasi SIDBANKUM yang dapat dibuka melalui web: sidbankum.bphn.go.id;
  2. Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi dengan mengisi data sebagai berikut :

    a.       Surat Keputusan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

    b.      Akta pendirian OBH;

    c.       Akta pengurus OBH;

    d.      Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH;

    e.      Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;

    f.        Berita acara sumpah advokat;

    g.       Status kepemilikan kantor;

    h.      Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;

    i.         Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;

    j.        Nomor rekening atas nama OBH;

    k.       Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;

    l.         Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

    m.    Laporan pengelolaan keuangan; dan

                   n.    Bukti kasus litigasi dan data pelaksanaan kegiatan nonlitigasi.
  3.  Dalam hal OBH mengalami kendala mengakses Aplikasi karena jaringan internet, harus melampirkan bukti surat keterangan dari Penyediaan Layanan Telekomunikasi di wilayahnya yang menerangkan bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.
  4. Untuk OBH yang di daerah yang mengalami kendala dalam mengakses aplikasi tetap wajib menginput formulir dan dokumen permohonan melalui Aplikasi dibantu oleh kelompok kerja daerah di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.
  5. Apabila OBH tidak menginput formulir dan dokumen permohonan ke dalam aplikasi selama jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dinyatakan permohonan ditolak oleh Kelompok Kerja Daerah.
  6. Untuk lembaga pemberi bantuan hukum yang lama melakukan pembaruan data/profil organisasi melalui aplikasi SIDBANKUM, dan panitia dapat menggunakan data/profil yang telah dimilikinya dalam Aplikasi sebagai dasar untuk penetapan Akreditasi kembali. Verifikasi dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan faktual terhadap permohonan registrasi, dokumen, dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh panitia.
  7. Pemeriksaan dilakukan oleh kelompok kerja daerah dengan pencocokan antara data isian pada Aplikasi, fotocopy dokumen yang telah dilegalisir, dengan dokemen asli yang dibawah langsung oleh OBH ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
  8. Panitia kelompok kerja juga melakukan pemeriksaan faktual secara langsung ke kantor OBH selama jangka waktu verifikasi.
  9. Permohonan yang dinyatakan lengkap oleh kelompok kerja daerah baik secara elektronik maupun nonelektronik ditindaklanjuti untuk dilakukannya verifikasi dan akreditasi;
  10.  Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH berdasarkan ;

a.       Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;

b.      Jumlah kegiatan nonlitigasi;

c.       Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki;

d.      Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;

e.      Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;

f.        Jangkauan penanganan kasus;

g.       Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;

h.      Usia atau lama berdirinya OBH;

i.         Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

j.        Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;

k.       Nomor pokok wajib pajak OBH; dan

l.         Jaringan yang dimiliki OBH.

C.        Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi

No

Tanggal

Jenis Kegiatan

Keterangan

1

30 Juli s.d 20 Agustus 2018

Pendaftaran verifikasi dan Akreditasi bagi calon pemberi bantuan hukum yang baru

Dilakukan melalui aplikasi SIBBANKUM

2

21 Agustus 2018 s.d 12 September 2018

Pendaftaran akreditasi ulang bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang lama

Dilakukan melalui aplikasi SIDBANKUM

3

13 September 2018 s.d 28 September 2018

Pemeriksaan faktual dengan survey langsung ke alamat kantor calon pemberi bantuan hukum dan lembaga pemberi bantuan hukum yang lama

-

4

01 Oktober s.d 12 Oktober 2018

Inventarisasi dan identifikasi hasil verifikasi dan akreditasi ulang bagi calon pemberi bantuan hukum dan lembaga pemberi bantuan hukum yang lama

Dilakuakn oleh Panitia Daerah Kantor Wilayah

5

15 Oktober s.d 23 Oktober 2018

Penetapan Menteri Hukum dan HAM tentang Kelulusan bagi calon pemberi bantuan hukun dan lembaga pemberi bantuan hukum yang lama

-

6

05 November s.d 16 November 2018

Penyerahan sertifikat akreditasi pemberi bantuan hukum periode 2019 - 2021

-