28 September 2020
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tolitoli
Berita Hukum
DUKUNGAN PEMDA TOLITOLI UNTUK PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
Rabu, 19 Februari 2020

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli diundang secara resmi oleh Lembaga Bantuan Hukum Progresif (LBHP) Tolitoli untuk menjadi salah satu pemateri pada kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Reposisi Bantuan Hukum Struktural” yang diselenggarakan oleh LBHP tersebut pada 25 Januari 2020 lalu.

Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan yang diwakili salah satu advokat di Tolitoli Ahmad Malontu, SH mengatakan, konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) muncul sebagai respon terhadap masalah kemiskinan masyarakat karena adanya  ketidakadilan, terdapat struktur yang menyimpang, serta norma yang tidak berpihak pada warga miskin. Dalam pembelaan masyarakat, konsep bantuan hukum struktural tidak hanya ditujukan terhadap kasus-kasus individual, tetapi diprioritaskan juga terhadap kasus kolektif. Upaya bantuan hukum struktural tidak hanya melakukan pendampingan hukum pada masyarakat miskin, tetapi juga mendidik masyarakat untuk mengubah sistem hukum yang selama ini dinilai tidak memberikan keadilan. Bantuan hukum tidak hanya dipahami sebagai bagian dari perbuatan amal, tetapi menjadi hak yang harus didapatkan masyarakat sebagai warga negara, utamanya rakyat kecil.