19 November 2019
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tolitoli
Berita Hukum
DINAS KOMINFO KABUPATEN TOLITOLI MENYEDIAKAN AKSES INTERNET UNTUK PENGGUNAAN APLIKASI PEMERINTAHAN YANG TERINTEGRASI
Senin, 07 Oktober 2019

Tim Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andi Purwana menjelaskan Center for Prevention (MCP) adalah aplikasi pencegahan korupsi yang bisa di akses oleh semua orang. Masyarakat bisa mengetahui hal-hal yang dipantau dan dinilai oleh KPK terkait penyelenggaraan pemerintah daerah hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pelayanan pemerintah daerah dan tercipta sistem biroksrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal itu disampaikan oleh Andi Purwana pada kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Tolitoli yang dilaksanakan dalam forum pertemuan pada Senin siang (30/9) di Suwot Pollimpungan Kantor Bupati.

Untuk mendukung operasionalisasi MCP tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tolitoli berperan dalam penyediaan akses internet. sebagai koneksi dalam penggunaan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi, baik pelayanan publik maupun kegiatan internal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli Rudy Bantilan, S.Sos.,M.Si menjelaskan layanan internet yang disiapkan oleh Dinas yang dipimpinnya itu akan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efesiensi, memperbaiki  dan mempermudah pelayanan publik yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Olehnya itu Rudy Bantilan berharap dukungan dan sinergitas dari semua perangkat daerah, stakeholder dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi, sehingga bisa bersama-sama mewujudkan Kabupaten Tolitoli sebagai daerah yang bisa dijadikan contoh oleh Daerah ainnya di masa yang akan datang.

Rudy Bantilan lanjut menjelaskan integritas teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Kedepannya yang akan kita jalankan seperti menerapkan sistem e -musrenbang, e-planning dalam perencanaan pembangunan, SIMDA, e-budgeting, website, Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha serta pembayaran pajak dan layanan puskesmas secara online.