19 November 2019
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tolitoli
Berita Hukum
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI 13 DI BIRO HUKUM
Jumat, 14 Juni 2019
Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli siap mencairkan sejumlah hak Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. 
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Ridwan, SH mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan persiapan draft Peraturan Bupati Tolitoli tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 dan pembayaran gaji induk bersama Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu diputuskan bahwa,  THR dibayarkan sebelum lebaran sementara Gaji ke-13 dibayarkan pada Bulan Juli tahun 2019 mendatang. Menurut Ridwan, PP Nomor 36 Tahun 2019 mencabut aturan bahwa pemberian THR dan Gaji ke-13 menggunakan payung hukum Peraturan Daerah atau Perda, karena proses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda cukup lama sehingga payung hukum pemberian THR diganti dengan Peraturan Bupati atau Perbup. Setelah adanya pembatalan Raperda tersebut Pemda menyusun draf yang dimaksud, "karena itu Perbupnya harus dibuat sebagai dasar hukum pencairan".  Setelah mendapat asistensi dari Pemerintah Provinsi Sulteng sehingga THR bisa dibayarkan melalui rekening ASN masing-masing, katanya.
Dalam Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 10 Tahun 2019 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan ke-13 serta THR yang bersumber dari APBD bagi PNS, pejabat negara, dan anggota DPRD diputuskan bahwa TPP THR dibayarkan setelah tanggal hari raya sedangkan TPP tunjangan ke-13 bagi PNS dibayarkan setelah Bulan Juli.
Ridwan menambahkan, pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan. Seperti diinformasikan sebelumnya bahwa pada Tanggal 6 Mei 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2019 tentang pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, anggota Kepolisian, Pejabat Negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan PP ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing-masing wilayah.