19 November 2019
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tolitoli
Berita Hukum
PENERTIBAN KTP SALAH SATU UPAYA SATPOL PP TEGAKKAN PERDA
Senin, 27 Mei 2019

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tolitoli sedang gencar melakukan penegakan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tolitoli Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tolitoli. 

Kepala Satpol PP Kabupaten Tolitoli Samsuh, S.Ag.,M.Si mengungkapkan, terkait Perda tersebut, dalam oprasi yang mereka lakukan dengan memeriksa Rumah-rumah Kos dan Tempat-tempat Penginapan, ada beberapa ditemukan penduduk yang tidak memiliki Identitas Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut merupakan pelanggaran Perda yang bila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. 
Dikatakan, ada beberapa kategori penduduk yang tidak memiliki KTP yang dapat dikenakan sanksi diantaranya, Warna Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli namun tidak mempunyai KTP akan dikenakan denda sebesar Rp. 20.000., WNI dari Kabupaten lain yang tidak memiliki domisili atau surat keterangan izin tinggal dikenakan denda Rp. 50.000., sedangkan Warga Negara Asing (WNA) yang tidak memiliki izin tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) denda sebesar Rp. 100 Ribu.
“Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ada 2 pelanggar, yaitu warga Tolitoli yang tidak punya KTP. Pemberian denda sudah diberlakukan, banyak juga warga yang keberatan dan komplain, mereka merasa tidak mengetahui adanya Perda tersebut, namun tidak lagi diberikan teguran karena Perda ini sudah ada sejak tahun 2011 lalu”, ujar Samsuh. Jika ada penduduk yang tidak mengindahkan sanksi pelanggaran tersebut, diberikan penegakan Yustisi yang mengarah pada proses peradilan, ini tertuang dalam Perda tersebut.
“Oprasi Yustisi untuk merazia para pendatang baru yang tidak melengkapi diri dengan administrasi kependudukan, akan diajukan untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Selain itu, ditegaskan pula bahwa WNI yang belum memiliki dokumen kependudukan dapat dikurung penjara selama 3 Bulan dan dikenakan denda sebesar Lima Juta Rupiah”, katanya.
Penertiban Dokumen Kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diantaranya, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran, namun yang menjadi sasaran utama saat ini baru sebatas penertiban KTP.