19 November 2019
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tolitoli
Berita Hukum
RAPAT KERJA DAERAH PRODUK HUKUM DAERAH/KOTA SE-SULAWESI TENGAH
Kamis, 09 Mei 2019

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) merupakan momentum penyatuan persepsi dan gerak langkah Aparatur Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan disetiap Satuan Unit Kerja dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat waktu yang nantinya diharapkan dapat menguatkan pelaksanaan produk hukum daerah yang bertujuan untuk membangun sinergi antar Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan bersama serta saling memberi solusi terbaik untuk setiap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Ridwan, SH usai mengikuti Rakerda Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah kerjasama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Buol yang dilangsungkan di Aula Hotel Sry Utami Buol diakhir Bulan April lalu.

Menurut Ridwan, ada dua hal penting bisa diambil dari pelaksanaan Rakerda yaitu, yang pertama penguatan kepemimpinan, lakukan konsolidasi ditingkat pimpinan dengan senantiasa menjaga komunikasi, dan yang kedua adalah penguatan keorganisasian, perbaiki semua kesalahan yang terjadi dan rumuskan program kerja kedepan secara teratur, sistematis, dan yang terpenting adalah realisasikan dengan baik. 

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan, ada beberapa point yang menjadi pembahasan utama dalam Rakerda kali ini, diantaranya Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Aspek-aspek pembentukan Perda, tujuan pembentukan Perda dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. 

Untuk membentuk Perda, DPRD dan Pemerintah Daerah wajib menyusun program Legislasi Daerah setiap tahun yang didasarkan pada perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat di daerah, yang perlu digaris bawahi dari beberapa hal diatas yakni partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan, ketentuan ini berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011, karena yang bersentuhan langsung dengan Peraturan Daerah yang dibentuk adalah masyarakat, kata Ridwan.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti perwakilan dari seluruh Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat  Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Sulawesi Tengah.