19 November 2019
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tolitoli
Berita Hukum
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM YANG TELAH TERINTERGRASI DENGAN SISTEM JDIH NASIONAL
Kamis, 20 Desember 2018

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi yang telah terintegrasi dengan sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Penghargaan ini diterima oleh Kepala Sub Bagian Kajian, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli Magfira Hasan, SH yang mewakili Bupati Tolitoli dalam agenda pertemuan Integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Nasional Tahun 2018, senin (10/12) lalu di Swiss-Belhotel Mangga Besar Jakarta Pusat.

Magfira menjelaskan JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Fungsi dari JDIH tersendiri diantaranya sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum serta untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.

Dikatakan, penghargaan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang telah melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan oleh anggota JDIH untuk tahun 2018. Diraihya penghargaan ini tidak lepas dari inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. Dengan adanya JDIH, mempermudah masyarakat mengakses dokumentasi dan informasi hukum baik Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan lainnya yang ada di Kabupaten Tolitoli, ungkapnya. Lebih jauh dijelaskan, keberadaan JDIHN dapat memudahkan akses terhadap dokumentasi dan informasi hukum sehingga tercipta kepastian hukum, tranparansi dan akuntabilitas dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuju terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, pemberian penghargaan ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam mengolah dan memajukan JDIH pada institusi masing-masing. Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara rutin akan memberikan apresiasi kepada anggota JDIH untuk beberapa kategori yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Dengan penghargaan ini diharapkan akan memacu semangat anggota JDIH lainnya untuk berlomba dengan inovasi dan kreativitas. Untuk diketahui bersama, pengelolaan JDIH terus menerus disempurnakan, dalam mempercepat optimalisasi JDIH sebagai wadah pencarian dokumen hukum dan basis data dokumen hukum yang mudah diakses, lengkap, akurat dan terpercaya. BPHN pada tahun 2018 menyusun kebijakan terbaru dalam bentuk Refocusing kegiatan prioritas meliputi keanggotaan, pembenahan sistem/aplikasi, integrasi data anggota JDIH, pengembangan basis nasional dokumen hukum dan promosi/kampanye JDIHN. Dokumen hukum yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan namun juga dokumen dalam bentuk non Peraturan Perundang-undangan meliputi Putusan Pengadilan, Yurisprudensi, Monografi Hukum, Artikel Hukum, hasil pengkajian dan penelitian, naskah akademis dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.